Home » Semua post
Minggu, 13 April 2008

PELAKSANAAN TAKLIMAT AWAL WASRIK ITWASUM POLRI TAHAP I

Assalamu'alaikum Wr. Wb
---- Bersama ini diberitahukan kepada Kasatker Jajaran Polda Kalbar bahwa pelaksanaan taklimat awal wasrik Itwasum Polri Tahap I bidang Perencanaan dan Pengorganisasian yang dilaksanakan pagi ini tanggal 14 April 2008 pukul 09.30 Wib s/d 11.00 Wib bertempat di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar.
---- Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dihadiri seluruh pejabat utama Polda Kalbar dan Kasatwil jajaran Polda Kalbar, Karo Renbang dalam hal ini mewakili Kapolda Kalbar memaparkan Laporan Kesatuan Polda Kalbar.
---- Materi Paparan KLIK DISINI
Semprul
Sabtu, 12 April 2008

TITIPAN UNTUK POLRES BENGKAYANG

---- Assalamu'alaikum Wr.Wb
---- Sehubungan dengan hasil koordinasi staf Polres Bengkayang dengan Admin / Staf Biro Renbang tentang Persiapan Wasrik Itwasum Polri di Mapolda dan Polres Jajaran.
---- Bersama ini dikirimkan Aplikasi Rancangan Renja Polres Bengkayang TA. 2009. KLIK DISINI
Semprul

RENGAR K/L TA. 2009 SEBESAR 313 TRILYUN

JAKARTA (SINDO)
----- Anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2009 direncanakan mencapai Rp313 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp25 triliun atau 8,6% dibandingkan anggaran 2008 yang mencapai Rp288 triliun. “Tidak ada penurunan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai Rakornas Musrenbangpus 2009 di Gedung Bappenas Jakarta kemarin. Selain anggaran pusat, Menkeu menyebutkan, anggaran belanja di tingkat daerah juga dimungkinkan untuk mengalami kenaikan. “Daerah baik-baik saja,” kata dia.
----- Sementara itu, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta membenarkan anggaran belanja kementerian/lembaga 2009 bakal meningkat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Menurut dia, hal ini terjadi karena adanya upaya pemerintah mengejar target penurunan angka kemiskinan dan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. “Mulanya kita memahami itu akan mengalami penurunan, tapi ternyata ada keinginan supaya angka kemiskinan menurun. Jadi, ya anggaran itu membengkak,” ujar dia. Namun, jelas Paskah, anggaran belanja kementerian/lembaga diproyeksikan akan lebih kecil dibanding anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan di daerah. Menurut dia, anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2009, selain lebih besar dibanding belanja, akan meningkat lebih besar dibanding belanja daerah tahun anggaran 2008.
----- Paskah menjelaskan, kenaikan anggaran belanja daerah terdorong kenaikan alokasi dana bagi hasil (DBH) seiring kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah pusat hanya menginginkan daerah untuk betul-betul mengefisienkan penggunaan dana tersebut. Terkait belanja daerah, tambah Paskah, pemerintah pusat akan mencairkannya secara bertahap. Selain karena pertimbangan kemampuan penyerapan anggaran di daerah, pemerintah pusat juga memerlukan dana-dana tersebut untuk menutup defisit APBN, terutama ketika menerbitkan surat utang negara (SUN) dan pengembalian pinjaman luar negeri. "Kita akan kompromikan nanti," jelas dia. Di sisi lain, Bappenas memproyeksikan penerimaan hibah luar negeri untuk penyelenggaraan pemilu 2009 mencapai USD20 juta–30 juta. Sumber dana diperoleh dari berbagai negara atau lembaga donor yang berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Direktur Pendanaan Multilateral Bappenas RM Dewo Broto Joko Putranto mengatakan, penggunaan dana hibah luar negeri hanya bersifat dukungan (support). Sementara untuk pengadaan berbagai kotak suara akan tetap menggunakan anggaran yang dialokasikan melalui mekanisme APBN. “Dana ini (hibah) lebih diperuntukkan untuk pendanaan pendidikan pemilih, membangun monitoring pengawasan,” ujar dia.
----- Dewo menuturkan, hingga saat ini dana yang terkumpul baru mencapai sekitar USD10 juta. Angka ini bersumber dari hibah USAID sebesar USD5 juta yang sudah ditandatangani persetujuannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan sisanya berasal dari UNDP
Semprul
Rabu, 09 April 2008

PELAKSANAAN WASRIK ITWASUM POLRI TAHAP I TA. 2008

---- Assalamualaikum Wr. Wb

---- Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada Para Kasatker Mapolda Kalbar dan Jajaran bahwa merujuk pada :
  • Surat Perintah Kapolri No. Pol : Sprin / 494 / IV / 2008 tanggal 7 April 2008 tentang Pelaksanaan Wasrik Rutin Itwasum Polri Tahap I ( Perencanaan dan Pengorganisasian ) di Polda Kalbar dan Satwil Jajaran.
  • Surat Perintah Kapolda Kalbar No. Pol : Sprin / 267 / IV / 2008 tanggal 8 April 2008 tentang Penyambutan Tim Wasrik Itwasum Polri Yang Akan Melaksanakan Kegiatan Wasrik Tahap I ( Perencanaan dan Pengorganisasian ) yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 19 April 2008 di Mapolda dan Satker/wil Jajaran.

---- Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud agar masing - masing Kasatker / wil agar segera mempersiapkan Materi yang akan dijadikan Obyek Pemeriksaan ( Obrik ) yang meliputi :

  • Renstra Satker Tahun 2005 - 2009 Tahun Ke - 4 ( Evaluasi Capaian Renstra s/d Tahun ke - 4 Renstra Polri )
  • Rencana Kerja Satker TA. 2008.
  • Penetapan Kinerja Satker TA. 2008.
  • Produk Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Bijak Kapolri yang akan diimplementasikan dengan kegiatan nyata.
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Satker TA. 2007 dan kesesuaiannya dengan Penetapan Kinerja TA. 2007.
  • Rancangan Rencana Kerja TA. 2009 dan Hard Copy / cetak RKA - KL TA. 2009 yang pernah disusun di Polda Kalbar bersama - sama seluruh Satker.
  • Produk Rancangan Rencana Kerja TA. 2009 ( Ingaaaatttt,,,sesuai format dan aplikasi yang pernah dilatihkan )

---- Apabila mengalami kesulitan / kurang jelas agar segera berkoordinasi dengan staf Biro Renbang Polda Kalbar ( on line 0561. 748303 ) atau tulis pesan dikolom komentar,,,)

---- Atas perhatian kami ucapkan terima kasih ,,,semoga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya nanti,,,amiiinn,.,,,

Semprul
Sabtu, 05 April 2008

PEMOTONGAN ANGGARAN 10 %


JAKARTA(SINDO) – Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara RAPBN-P 2008 menyepakati pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar 10%.


Ketua Panja Belanja Negara RAPBN-P 2008 Johny Allen Marbun mengatakan, pemotongan tersebut diberlakukan secara sama pada seluruh kementerian/lembaga atau yang disebut across the board. Dia mengatakan, persentase pemotongan tersebut telah disepakati wakil pemerintah dan DPR.


“Across the board ada pemotongan 10% kementerian/ lembaga.Pemotongan ini tidak boleh diambil dari anggaran yang mengikat,” kata Johny seusai rapat panja di Jakarta kemarin. Contohnya,anggaran pembayaran gaji pegawai dan anggaran bantuan operasional sekolah di Departemen Pendidikan Nasional.


Pengecualian juga diberikan kepada instansi yang menangani bencana, seperti Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Badan Rehabilitasi serta Rekonstruksi NAD-Nias dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “Tidak boleh sama sekali, malah ditambah. Misalnya untuk Aceh dan Lapindo, itu ditambah Rp400 miliar untuk Aceh dan Lapindo.


Itu yang kita pertegas di panja belanja ini,”kata Johny. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menuturkan, hasil pemotongan 10% yang sudah dipastikan baru sebesar Rp29,1 triliun yang berasal dari anggaran eksekutif. Adapun hasil pemotongan anggaran instansi noneksekutif antara Rp395 miliar hingga Rp1,1 triliun. “Yang Rp395 miliar itu, bila pemotongan tidak dilakukan terhadap belanja yang bersifat mengikat.Itu masih di-exerciselagi,” ujarnya.


Harry menjelaskan, dari hasil pemotongan Rp29,1 triliun, kini hanya tersisa Rp3,3 triliun dan disebut sebagai dana optimalisasi belanja. Selebihnya telah ditetapkan pada Panja Asumsi dan Penerimaan untuk menutupi anggaran subsidi energi yang membengkak akibat asumsi harga minyak dunia menjadi USD95 per barel.


“Dana Rp3,3 triliun itu akan dikembalikan program prioritas. Besok (hari ini) pemerintah akan mempresentasikan mana saja program yang prioritas,”jelasnya. Kemungkinan besar,dana tersebut akan mengalir ke Depdiknas,Bakornas BP,dan BPLS.Menurut Harry, meski penentuan program prioritas nasional ditetapkan setelah presentasi pemerintah,dalam rapat kemarin ada kesepahaman bahwa pendidikan dan penanggulangan bencana mendapatkan prioritas utama.


Anggota Komisi V DPR AbdullahAzwarAnas menyebutkan, meski dipotong sama, jumlah pemotongan ang-garan masing-masing instansi akan dibahas bersama dengan komisi-komisi DPR yang menjadi rekan kerja kementerian/ lembaga terkait. “Kalau di Komisi V,kita sudah siapkan bermacam excersise. Kita dengan mitra kerja kita (Dephub dan Departemen PU) sudah menyiapkan skema 5%,7,5%,10%,11%,12%, dan 15%,”kata Azwar.


Anggaran BKPM


Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yus’an meminta agar pemotongan anggaran di lembaga tersebut hanya sebesar 7,5%.Hal ini supaya program prioritas BKPM tidak mengalami hambatan.“Ini supaya kinerja bisa lebih optimal,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR. Dia menjelaskan,tahun ini BKPM memiliki sejumlah program prioritas yakni promosi ke sejumlah negara, pengadaan sarana dan prasarana di 33 provinsi,serta pembangunan pusat data BKPM. Seputar Indonesia / 1 April 2008

Semprul

PENGHEMATAN DITEKAN DEFISIT ANGGARAN NAIK


JAKARTA (MI): Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya sepakat menurunkan target penghematan anggaran kementerian/lembaga negara dari 15% menjadi 10%. Akibatnya, defisit anggaran yang sebelumnya ditetapkan 2% melonjak menjadi 2,1% atau setara Rp94,5 triliun. Bahkan, jika pemotongan anggaran 10% tidak didukung program penghematan lain seperti smart card dan konversi energi, defisit anggaran bisa mencapai 3%. "Defisit 2,1% itu karena ada kontribusi penghematan lain," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Gedung DPR, Rabu (27/3) malam.
Paskah menjelaskan pemangkasan anggaran tidak dipukul rata 10% untuk semua kementerian/lembaga negara. Hal itu disebabkan pemerintah akan memprioritaskan program nasional seperti anggaran Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Pertahanan. Hal senada juga dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia setuju penerapan penghematan tidak sama di tiap kementerian/lembaga negara. Selanjutnya panja belanja akan membahas lebih detail. Pemerintah dan DPR juga sepakat subsidi BBM naik dari Rp45,8 triliun menjadi Rp126,8 triliun dengan jumlah volume BBM bersubsidi sebesar 35,5 juta kiloliter. Subsidi listrik juga meningkat dari Rp29,7 triliun menjadi Rp60,2 triliun. Subsidi pangan ditetapkan Rp8,5 triliun akibat jumlah keluarga miskin bertambah dari 18,5 juta menjadi 19,1 juta keluarga.
Adapun untuk asumsi makro APBN-P 2008 disepakati angka pertumbuhan ekonomi 6,4%, inflasi 6,5%, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 7,5%, nilai tukar rupiah Rp9.100 per dolar AS dan harga minyak US$95 per barel serta target produksi minyak 927 ribu per barel per hari.
(Ray/E-3) Media Indonesia / 28 Maret 2008
Semprul

PENYUSUNAN FORM INDIKATOR KINERJA UTAMA INSTANSI - SATKER

Assalamu'alaikum Wr.Wb
---- Merujuk dari :
  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : Per / 09 / M.PAN / 05 / 2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
  • Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B / 2894 / M.PAN / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2007 dan Penetapan Kinerja Tahun 2008.
  • Surat Kapolri No. Pol : B / 728 / III / 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Indikator Kinerja Utama.
  • Surat Kapolda Kalbar No. Pol : B / 572 / IV / 2008 tanggal 4 april 2008 tentang Pengiriman Formulir Pengisian Indikator Kinerja Utama Satker Jajaran Polda Kalbar.

---- Bersama ini diinformasikan kepada Para Kasatker Jajaran Polda Kalbar agar segera menyusun Indikator Kinerja Utama guna memenuhi permintaan dari Mabes Polri dan akan segera diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia.

---- Apabila mengalami kesulitan diharapkan segera menghubungi Biro Renbang Polda Kalbar dan untuk mengambil soft copy dari Peraturan dimaksud klik DISINI

Semprul
Langganan: Postingan (Atom)