JAKARTA(SINDO) – Panitia Kerja (Panja) Belanja Negara RAPBN-P 2008 menyepakati pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar 10%.
Ketua Panja Belanja Negara RAPBN-P 2008 Johny Allen Marbun mengatakan, pemotongan tersebut diberlakukan secara sama pada seluruh kementerian/lembaga atau yang disebut across the board. Dia mengatakan, persentase pemotongan tersebut telah disepakati wakil pemerintah dan DPR.
“Across the board ada pemotongan 10% kementerian/ lembaga.Pemotongan ini tidak boleh diambil dari anggaran yang mengikat,” kata Johny seusai rapat panja di Jakarta kemarin. Contohnya,anggaran pembayaran gaji pegawai dan anggaran bantuan operasional sekolah di Departemen Pendidikan Nasional.
Pengecualian juga diberikan kepada instansi yang menangani bencana, seperti Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Badan Rehabilitasi serta Rekonstruksi NAD-Nias dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “Tidak boleh sama sekali, malah ditambah. Misalnya untuk Aceh dan Lapindo, itu ditambah Rp400 miliar untuk Aceh dan Lapindo.
Itu yang kita pertegas di panja belanja ini,”kata Johny. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis menuturkan, hasil pemotongan 10% yang sudah dipastikan baru sebesar Rp29,1 triliun yang berasal dari anggaran eksekutif. Adapun hasil pemotongan anggaran instansi noneksekutif antara Rp395 miliar hingga Rp1,1 triliun. “Yang Rp395 miliar itu, bila pemotongan tidak dilakukan terhadap belanja yang bersifat mengikat.Itu masih di-exerciselagi,” ujarnya.
Harry menjelaskan, dari hasil pemotongan Rp29,1 triliun, kini hanya tersisa Rp3,3 triliun dan disebut sebagai dana optimalisasi belanja. Selebihnya telah ditetapkan pada Panja Asumsi dan Penerimaan untuk menutupi anggaran subsidi energi yang membengkak akibat asumsi harga minyak dunia menjadi USD95 per barel.
“Dana Rp3,3 triliun itu akan dikembalikan program prioritas. Besok (hari ini) pemerintah akan mempresentasikan mana saja program yang prioritas,”jelasnya. Kemungkinan besar,dana tersebut akan mengalir ke Depdiknas,Bakornas BP,dan BPLS.Menurut Harry, meski penentuan program prioritas nasional ditetapkan setelah presentasi pemerintah,dalam rapat kemarin ada kesepahaman bahwa pendidikan dan penanggulangan bencana mendapatkan prioritas utama.
Anggota Komisi V DPR AbdullahAzwarAnas menyebutkan, meski dipotong sama, jumlah pemotongan ang-garan masing-masing instansi akan dibahas bersama dengan komisi-komisi DPR yang menjadi rekan kerja kementerian/ lembaga terkait. “Kalau di Komisi V,kita sudah siapkan bermacam excersise. Kita dengan mitra kerja kita (Dephub dan Departemen PU) sudah menyiapkan skema 5%,7,5%,10%,11%,12%, dan 15%,”kata Azwar.
Anggaran BKPM
Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yus’an meminta agar pemotongan anggaran di lembaga tersebut hanya sebesar 7,5%.Hal ini supaya program prioritas BKPM tidak mengalami hambatan.“Ini supaya kinerja bisa lebih optimal,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR. Dia menjelaskan,tahun ini BKPM memiliki sejumlah program prioritas yakni promosi ke sejumlah negara, pengadaan sarana dan prasarana di 33 provinsi,serta pembangunan pusat data BKPM. Seputar Indonesia / 1 April 2008
